Para pengurus MUI Kota Adm Jakarta Barat saat mengikuti Tausiah Kebangsaan bersama pengurus LDII(Foto: Ar).

Jakarta,13/6/2021: Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr.KH.Marsudi Syuhud, M.A. didepan ratusan pengurus LDII diseluruh Indonesia mulai dari tingkat kepengurusan Anak Cabang (PAC) di tiap-tiap kelurahan diseluruh Indonesia hingga pengurus PC, DPD, DPW hingga pengurus DPP beri tausiah kebangsaan.

Tausiah Kebangsaan dalam rangka pembekalan pengurus organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang dilaksanakan secara luring dari Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri dengan diikuti oleh seluruh pengurus LDII disetiap wilayah Indonesia di 34 Provinsi dari tingkat DPW hingga PAC secara daring pada Ahad 13/6/202, diikuti juga oleh kepengurusan LDII Jakarta Barat.

Kepengurusan DPD LDII Jakarta Barat yang mengikuti tausiah kebangsaan dengan bertajuk pembekalan pengurus organisasi tersebut diikuti oleh para pengurus DPD, PC dan PAC melalui jaringan zoom meeting dilokasi aula masjid Baitul Muttaqin Cengkareng.

Turut hadir pada acara tersebut pengurus MUI Kota Adm Jakarta Barat, Ust.Marwansyah S.Hi bendahara, KH.Tatang R Firdaus Ketua Bidang Pendidikan&Dakwah, dan KH.Hifni Riyansyah Sekretaris.

Dalam tausiyahnya, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menekankan pentingnya keterhubungan antar sesama manusia.

“Sehingga antarmanusia terhubung rohani, pikiran, amaliyah dan berbagai hal lainnya, ketika semuanya nyambung, keberkahan itu hadir,” ujarnya.

Keterhubungan itu, menurutnya sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun negara kecil bernama Madinah, yang tertuang dalam Piagam Madinah.

Dalam pandangannya, Rasulullah mendirikan negeri Madinah sebagai negara untuk menyambung, mengikat masyarakat di dalamnya untuk hidup bersama meskipun tidak satu agama,

“Islamnya saja ada golongan Muhajirin ada Ansor, ada Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang bukan agama samawi. Dari beragam agama itu diikat untuk menyatukan perbedaan,” imbuhnya.

Sebagai penyatu perbedaan, Rasulullah memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai hakim, jenderal ketika perang, hingga mengurus ketertiban,

“Bahkan Rasulullah sampai mengurusi akhlak,” ujarnya.

Saat Turki Utsmani runtuh, negara-negara memisahkan diri dan para tokohnya bermusyawarah dan berijtihad mengenai negara mereka,

“Pada 1936 Nahdlatul Ulama dalam Muktamar 1936 sudah membahas bentuk negara Indonesia. Berangkat dari musyawarah itulah lahirlah dasar negara,” ujarnya.

Kemudian, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara atas musyawarah.

“Jadi bila ada yang bertanya pilih Alquran atau Pancasila, itu sama halnya menanyakan bumbu pecel tumpang atau pecel tumpang, bakso atau buletan bakso,” ujarnya.

Artinya, Pancasila itu terdapat dalam Alquran. Maka tugas pemerintah adalah menyambungkan hukum yang tetap berupa Alquran dan Sunnah ke dalam aturan-aturan, demi kemaslahatan umat.

“Alquran dan Sunnah itu hukum yang tetap, sementara masalah terus tumbuh dan berkembang, maka pemerintah tinggal membuat aturan untuk kemaslahatan. Lampu lalu lintas tidak ada dalam Alquran dan Alhadits, namun karena maslahat untuk umat manusia, maka itu sudah memenuhi aturan yang syariah,” ujarnya.

Ia memisalkan lagi, mengenai wabah Covid-19. “Rasulullah menyuruh kita waspada dan lari sebagaimana waspada terhadap singa. Maka aturan turunannya ya lockdown dan bansos. Negeri ini tentu ada kekurangannya, maka kekurangannya yang diperbaiki bukan membubarkan negerinya,” ujarnya.

Tausiah Kebangsaan yang menghadirkan narasumber wakil ketua umum MUI yang diselenggarakan oleh DPP LDII disambut antusias oleh para pengurus ditingkat wilayah kota, kecamatan dan kelurahan.

H.Sutardi ST, wakil ketua DPD LDII Jakarta Barat pada kesempatan itu menyampaikan rasa optimismenya bahwa LDII kedepan akan lebih baik dalam pengelolaan organisasinya, sehingga LDII menjadi ormas yang bermanfaat bukan hanya bagi warganya tetapi bagi umat pada umumnya.(fin).